Serikat Pekerja Susun Langkah Lanjutan untuk Perkuat Jalur Publik dalam Transisi Energi Berkeadilan
Serikat pekerja sektor ketenagalistrikan menegaskan bahwa perubahan menuju energi bersih tidak boleh mengorbankan pekerja, pelayanan publik, maupun kedaulatan energi nasional. Atas dasar itulah, SP PLN, PP-IP, dan SP NP bersama Public Services International (PSI) Indonesia menyelenggarakan “Lokakarya tentang Langkah Selanjutnya dalam Advokasi Kebijakan untuk Kampanye Jalur Publik Transisi Energi Berkeadilan” di Bandung pada 22 Mei 2026.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga momentum asesmen dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian advokasi yang telah dilakukan dalam kampanye Just Energy Transition (JET) Public Pathway di Indonesia. Selain melihat capaian dan tantangan yang telah dihadapi, lokakarya ini juga diarahkan untuk menentukan langkah lanjutan advokasi dan penguatan kampanye jalur publik dalam transisi energi berkeadilan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program “Toward A Public Pathway to A Just Energy Transition in Indonesia” yang selama ini dijalankan serikat pekerja sektor ketenagalistrikan. Dalam pandangan serikat pekerja, transisi energi tidak hanya soal mengganti sumber energi fosil menjadi energi terbarukan, tetapi juga menyangkut masa depan pekerja, keberlanjutan industri nasional, akses masyarakat terhadap energi, hingga keadilan sosial secara luas.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga menampilkan visualisasi perjalanan kampanye “Menuju Transisi Energi Berkeadilan (JET) di Indonesia” yang menggambarkan tahapan advokasi dan konsolidasi yang telah dilakukan selama proyek berlangsung. Dalam poster yang dipresentasikan terlihat berbagai tahapan penting gerakan, mulai dari survei online anggota PSI, program peningkatan kapasitas dan kesadaran JET, konsolidasi dengan CSO dan organisasi regional, mobilisasi Hari Buruh Internasional (May Day), Focus Group Discussion (FGD) tentang JET, partisipasi dalam jaringan nasional dan global, pelatihan kepemimpinan serikat pekerja, langkah lanjutan advokasi kebijakan jalur publik, hingga agenda pertemuan dengan Dewan Energi Nasional (DEN).
Visualisasi tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan membangun jalur publik dalam transisi energi bukanlah proses instan. Serangkaian kegiatan telah dilakukan secara bertahap, mulai dari pendidikan, pengorganisasian, konsolidasi lintas organisasi, hingga advokasi kebijakan. Kampanye ini juga menegaskan bahwa pekerja bukan sekadar pihak yang terdampak oleh perubahan sistem energi, tetapi juga aktor penting yang harus dilibatkan dalam menentukan arah masa depan energi nasional.
Lokakarya ini hadir dalam konteks Indonesia yang sedang bergerak menuju proses transisi energi dengan dampak besar terhadap pembangunan nasional, struktur industri, ketenagakerjaan, hingga pelayanan publik. Di satu sisi, transisi menuju energi bersih dipandang sebagai kebutuhan untuk menghadapi krisis iklim dan tekanan global terhadap pengurangan emisi karbon. Namun di sisi lain, proses tersebut juga menyimpan tantangan serius terkait masa depan pekerja, akses energi masyarakat, dan posisi negara dalam pengelolaan sektor strategis ketenagalistrikan.
Karena itu, serikat pekerja menilai bahwa transisi energi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar atau kepentingan investasi semata. Konsep Public Pathway atau jalur publik menjadi pendekatan yang terus didorong dalam berbagai diskusi dan advokasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepemilikan publik, penguatan institusi negara, layanan energi yang terjangkau, serta keterlibatan pekerja dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan energi nasional.
Melalui proyek yang telah berjalan selama beberapa waktu terakhir, berbagai kegiatan telah dilakukan oleh afiliasi serikat pekerja. Mulai dari peningkatan kapasitas, diskusi tematik, konsolidasi internal, hingga advokasi kebijakan terkait agenda Just Energy Transition di Indonesia. Dalam proses tersebut, serikat pekerja berupaya membangun narasi bahwa transisi energi bukan sekadar perpindahan teknologi energi, melainkan juga perjuangan untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan terhadap pekerja.
Pembukaan kegiatan dipandu oleh Indah Budiarti yang menekankan pentingnya membangun kesamaan perspektif antar afiliasi serikat pekerja dalam menghadapi tantangan transisi energi ke depan. Menurutnya, isu transisi energi harus dipahami sebagai persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan masa depan pekerja dan layanan publik.
Sesi pertama lokakarya diisi dengan refleksi perjalanan kampanye JET Public Pathway sekaligus evaluasi terhadap capaian, tantangan, dan pembelajaran advokasi yang selama ini telah dilakukan. Fasilitator dari SRI Institute memandu peserta untuk melihat kembali perkembangan proyek, termasuk berbagai dinamika yang muncul selama proses advokasi berlangsung.
Dalam sesi evaluasi tersebut, peserta mendiskusikan sejumlah pertanyaan mendasar yang menjadi arah penguatan gerakan ke depan. Di antaranya mengenai apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan dalam kampanye jalur publik, mengapa serikat pekerja perlu mengambil positioning dalam isu transisi energi, bagaimana positioning tersebut dapat dibangun secara konkret, serta agenda apa saja yang harus diperjuangkan dalam positioning tersebut.
Diskusi berkembang pada pemahaman bahwa keterlibatan serikat pekerja dalam isu transisi energi bukan sekadar respons terhadap isu lingkungan, tetapi bagian dari perjuangan mempertahankan pelayanan publik, perlindungan tenaga kerja, dan kedaulatan energi nasional. Karena itu, positioning serikat pekerja dalam agenda transisi energi dipandang penting untuk memastikan bahwa kebijakan energi tidak hanya berpihak pada kepentingan investasi, tetapi juga pada kepentingan masyarakat dan pekerja.
Peserta juga menyoroti bahwa isu transisi energi kini semakin menjadi perhatian nasional maupun internasional. Namun demikian, keterlibatan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan masih dinilai belum optimal. Banyak kebijakan energi yang disusun tanpa melibatkan perspektif pekerja maupun masyarakat terdampak secara langsung.
Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa transisi energi yang tidak dirancang secara hati-hati justru dapat melahirkan persoalan baru, seperti pengurangan tenaga kerja, ketidakpastian pekerjaan, hingga meningkatnya dominasi swasta dalam pengelolaan energi nasional. Karena itu, serikat pekerja menilai perlunya pendekatan transisi energi yang benar-benar berkeadilan dan berbasis kepentingan publik.
Pada sesi berikutnya, peserta membahas penyusunan prioritas dan strategi advokasi lanjutan. Diskusi ini menjadi bagian penting untuk menentukan langkah bersama setelah proyek berjalan menuju tahap berikutnya. Peserta mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu terus diperjuangkan, mulai dari perlindungan pekerja dalam proses transisi, penguatan peran negara dan PLN dalam sistem ketenagalistrikan nasional, keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat, hingga pentingnya demokratisasi kebijakan energi.
Konsolidasi aksi kolektif antar afiliasi juga menjadi fokus pembahasan. Serikat pekerja menyadari bahwa tantangan transisi energi tidak dapat dihadapi secara parsial atau sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antar organisasi pekerja agar agenda transisi energi berkeadilan memiliki kekuatan politik dan sosial yang lebih besar.
Dalam sesi konsolidasi tersebut, peserta membahas pentingnya memperkuat jaringan advokasi, meningkatkan kapasitas kader serikat pekerja dalam memahami isu energi dan perubahan iklim, serta membangun komunikasi publik yang lebih efektif agar isu transisi energi tidak hanya dipahami oleh kalangan tertentu saja.
Salah satu agenda penting dalam lokakarya ini adalah persiapan strategi pertemuan dengan Dewan Energi Nasional (DEN). Pertemuan tersebut dipandang sebagai momentum strategis untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan sekaligus memperkuat posisi serikat pekerja dalam diskursus transisi energi nasional.
Peserta menyusun berbagai pesan kunci yang akan dibawa dalam pertemuan tersebut. Di antaranya adalah pentingnya memastikan transisi energi tetap berada dalam kerangka pelayanan publik, perlunya perlindungan terhadap pekerja yang terdampak perubahan industri energi, serta pentingnya keterlibatan serikat pekerja dalam proses penyusunan kebijakan energi nasional.
Serikat pekerja juga menekankan bahwa transisi energi harus tetap menjamin keandalan sistem ketenagalistrikan nasional. Dalam pandangan mereka, listrik bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menariknya, pada sesi penutup, lokakarya juga membahas isu “Organising Young Workers for Climate Justice.” Diskusi ini menghadirkan Indah Budiarti, Achmad Brian, dan fasilitator dari SRI Institute untuk membicarakan bagaimana gerakan serikat pekerja dapat melibatkan generasi muda dalam perjuangan keadilan iklim dan transisi energi.
Dalam diskusi tersebut muncul pandangan bahwa isu perubahan iklim dan transisi energi merupakan isu lintas generasi. Karena itu, penting bagi serikat pekerja untuk mulai membangun ruang partisipasi yang lebih luas bagi pekerja muda agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari pengambil keputusan dalam agenda perubahan sosial dan energi di masa depan.
