PP-IP Bersama Mahasiswa Jakarta Raya Soroti Evaluasi RUPTL dan Kedaulatan Energi dalam Diskusi Publik
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Masyarakat (BEM UIMA) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power (PPIP), dengan dukungan Public Services International, menyelenggarakan diskusi publik yang membahas kedaulatan energi listrik sesuai konstitusi melalui evaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dalam bingkai transisi energi.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kampus 2 Universitas Islam Masyarakat (UIMA), Jakarta Selatan, ini dihadiri sekitar 50 pemimpin dan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Area Jakarta Raya. Diskusi publik tersebut menjadi ruang dialog kritis antara mahasiswa, akademisi, dan perwakilan serikat pekerja dalam merespons arah kebijakan ketenagalistrikan nasional.
Dalam paparannya, Andy Wijaya selaku Sekretaris Jenderal I Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power (PPIP) menyampaikan materi bertajuk “Kedaulatan Energi Listrik Sesuai Konstitusi: Evaluasi RUPTL dalam Bingkai Transisi Energi untuk Menjamin Hak Rakyat atas Energi dan Asta Cita Presiden Prabowo.” Materi ini menyoroti kondisi aktual ketenagalistrikan nasional serta tantangan struktural yang dihadapi Indonesia di tengah agenda transisi energi.
Andy memaparkan evaluasi teknis dan ekonomi RUPTL yang mencakup aspek pemerataan penyediaan listrik, bauran energi, skema investasi, hingga akses energi bagi masyarakat. Menurutnya, RUPTL perlu ditelaah secara kritis agar tidak hanya berorientasi pada target kapasitas dan investasi, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan dan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia.
Ia juga menekankan isu keterjangkauan tarif listrik sebagai elemen penting dalam menjamin hak rakyat atas energi. Kenaikan biaya pokok penyediaan dan struktur tarif yang tidak berkeadilan, menurut Andy, berpotensi membebani masyarakat serta bertentangan dengan prinsip pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan.
Lebih lanjut, Andy mengulas peran negara dibandingkan dengan Independent Power Producer (IPP) dalam struktur ekonomi ketenagalistrikan nasional. Ia menilai dominasi mekanisme pasar tanpa penguatan peran negara dapat melemahkan kedaulatan energi dan menjauhkan pengelolaan listrik dari mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam konteks tersebut, Andy mempertanyakan sejauh mana RUPTL saat ini benar-benar memprioritaskan kepentingan rakyat dan kedaulatan energi nasional. Ia juga menyampaikan analisis keselarasan RUPTL dengan Asta Cita Presiden Prabowo 2025–2030, khususnya terkait kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan, serta reformasi sektor energi.
Sebagai penutup paparannya, Andy Wijaya menyampaikan sejumlah rekomendasi revisi dan penajaman kebijakan dalam RUPTL agar lebih selaras dengan mandat konstitusi, visi pemerintahan, dan prinsip just energy transition. Menurutnya, transisi energi harus dijalankan secara adil, berdaulat, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama kebijakan.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan kritis dari peserta, baik terkait kebijakan RUPTL, tantangan transisi energi, maupun peran mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan strategis nasional. Para peserta sepakat bahwa ruang-ruang diskusi publik seperti ini penting untuk memastikan kebijakan energi nasional tetap konstitusional dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Melalui kegiatan ini, BEM UIMA, BEM SI, dan PPIP dengan dukungan Public Services International berharap dapat memperkuat kesadaran kritis mahasiswa serta mendorong lahirnya gagasan dan rekomendasi konstruktif bagi perumusan kebijakan energi nasional yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan.
