Memahami Arah Transisi Energi, Serikat Pekerja Perkuat Bekal Advokasi
Perubahan kebijakan energi akan menentukan lebih dari sekadar jenis pembangkit yang menghasilkan listrik. Di dalamnya terdapat masa depan pekerjaan, keberlanjutan pelayanan publik, serta pilihan mengenai siapa yang menguasai dan mengelola sektor ketenagalistrikan. Karena itu, serikat pekerja perlu memahami arah perubahan sejak kebijakan masih dirumuskan, agar kepentingan pekerja dapat diperjuangkan sebelum keputusan ditetapkan.
Kesadaran tersebut menjadi dasar penyelenggaraan Diskusi Penguatan Pemahaman Kebijakan Ketenagalistrikan dan Transisi Energi Nasional di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jakarta, pada 29 September 2026. Public Services International (PSI) bersama Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Serikat Pekerja PLN Nusantara Power (SPNP), dan Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP-IP) menghadirkan ruang pembelajaran bersama bagi perwakilan pekerja di lingkungan PLN Group.
Kegiatan selama dua hari ini diikuti 32 peserta dari ketiga organisasi. Hari pertama difokuskan pada pembekalan bersama narasumber untuk memahami hubungan antara Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), agenda energi baru terbarukan, RUU Ketenagalistrikan, dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Keempatnya dibahas sebagai instrumen yang saling berkaitan dalam menentukan arah pembangunan energi dan ketenagalistrikan.
Indah Budiarti dari PSI membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya keterlibatan serikat pekerja dalam memahami dan memengaruhi kebijakan. Bagi pekerja, perubahan sektor energi perlu dibaca melalui dampaknya terhadap pekerjaan dan kehidupan masyarakat. Pemahaman tersebut menjadi bekal agar serikat dapat menyampaikan masukan yang kuat, berdasarkan substansi kebijakan dan pengalaman anggota di tempat kerja.
Pembekalan menghadirkan Aryanto Nugroho dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Irvan Tengku Harja dari The Habibie Center, serta Olisias Gultom dari Sahita Institute (HINTS). Melalui paparan dan diskusi, peserta memperluas pemahaman mengenai arah transisi energi, perubahan regulasi, dan implikasinya terhadap penyelenggaraan ketenagalistrikan serta tenaga kerja.
Dalam pembahasan RUEN, Aryanto Nugroho menjelaskan pentingnya mengawal dokumen yang menjadi rujukan bagi perencanaan ketenagalistrikan, pembangunan, dan anggaran. Target energi terbarukan perlu dihubungkan dengan kesiapan pelaksanaan. Pertanyaan mengenai siapa yang membangun, membiayai, dan mengoperasikan pembangkit harus disertai pertanyaan tentang tenaga kerja yang dibutuhkan serta perlindungan bagi mereka yang terdampak.
Perhatian juga diarahkan pada kebutuhan peta transisi ketenagalistrikan. Perubahan pembangkit dan teknologi akan memengaruhi kebutuhan keterampilan, jabatan, serta penempatan pekerja. Karena itu, perencanaan perlu mengidentifikasi unit dan wilayah terdampak, mencakup pekerja alih daya, serta menyediakan skema peningkatan keterampilan dan jaminan kerja. Serikat pekerja perlu terlibat dalam pembahasan perubahan tersebut.
Sementara itu, materi Irvan Tengku Harja menghubungkan RUU Ketenagalistrikan dengan RUPTL. RUU menentukan kerangka pengaturan, sedangkan RUPTL menerjemahkan arah kebijakan menjadi rencana kapasitas, bauran energi, dan investasi. Keduanya perlu dibaca bersama untuk memahami konsekuensi perubahan terhadap peran PLN, keterlibatan badan usaha swasta, kualitas pelayanan, dan kondisi pekerja.
Diskusi turut menyoroti skema pembelian listrik, keberlanjutan keuangan PLN, serta kemungkinan perubahan pola hubungan kerja akibat berkembangnya investasi dan proyek swasta. Pengembangan energi terbarukan membuka peluang pekerjaan, tetapi kualitas dan keberlanjutan pekerjaan itu tetap harus diperjuangkan. Kebutuhan pelatihan, perlindungan sosial, dan keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dari pembahasan.
Melalui sesi tanya jawab, peserta mengaitkan paparan dengan kepentingan pekerja di lingkungan PLN Group. Pembekalan ini memperlihatkan bahwa isu ketenagalistrikan tidak dapat dipisahkan dari keterjangkauan listrik, keandalan sistem, dan tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan publik. Kepentingan pekerja memiliki hubungan erat dengan kepentingan masyarakat yang menggunakan layanan listrik setiap hari.
Hari pertama memberikan landasan untuk memasuki pembahasan strategi pada hari berikutnya. Dengan memahami hubungan antardokumen dan mengenali persoalan yang perlu dikawal, serikat memiliki bekal untuk merumuskan rekomendasi. Transisi energi yang berkeadilan membutuhkan pekerja yang dilindungi, keterampilan yang dipersiapkan, dan ruang partisipasi yang memungkinkan suara serikat memengaruhi arah kebijakan.
Pembekalan ini sekaligus memperkuat alasan serikat untuk hadir dalam perdebatan energi. Pengalaman anggota dalam mengoperasikan pembangkit, menjaga jaringan, dan melayani pelanggan dapat membantu menguji apakah suatu rencana realistis. Ketika pengetahuan teknis bertemu pemahaman kebijakan, masukan pekerja dapat menjelaskan risiko dan menawarkan perbaikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan.
