Peringati Hari Buruh, PP-IP Tuntut Transisi Energi yang Adil dan Konstitusional

Memperingati Hari Buruh Internasional, Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power (PP-IP) ikut turun ke jalan di Kawasan Patung Kuda Monas Jakarta Pusat, Rabu 1 Mei 2024. Sekitar 50 orang dari perwakilan seluruh Unit Kerja PP IP mengikuti aksi tersebut, di mana bergabung dengan Serikat Buruh dan Aliansi lainnya.

Dalam aksinya, PP-IP mendesak pemerintah dan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa implementasi transisi energi di sektor ketenagalistrikan tetap berpegang pada prinsip konstitusional, menolak privatisasi, dan mengutamakan tarif listrik yang terjangkau serta keamanan lingkungan dan masyarakat.

Transisi Energi adalah proses transformasi dari penggunaan energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan. Proses ini esensial untuk merespons tantangan perubahan iklim yang kita hadapi saat ini. Namun, tanpa dilakukan secara hati-hati, bertahap, rasional, dan berkelanjutan, transisi ini hanya akan menyebabkan kerugian lebih besar bagi masyarakat.

Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal PPIP, Andy Wijaya, menekankan, “Tenaga listrik termasuk dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan wajib dikuasai oleh negara. Dalam menjalankan transisi energi, patokannya harus tetap berada di bawah kontrol negara, dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Selain itu, kami ingin memastikan bahwa tenaga listrik yang dihasilkan dalam proses transisi ini tetap terjangkau dan murah bagi masyarakat serta aman bagi lingkungan.”

Indonesia telah melangkah maju dengan meratifikasi Paris Agreement menjadi UU No. 16 Tahun 2016, tetapi harus juga memperhatikan keadilan dalam transisi energi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 dan No. 111/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa tenaga listrik adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan harus dikuasai oleh negara untuk maksimalisasi kemakmuran rakyat.

“Kami juga menyerukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk konsisten dalam keputusannya dan memastikan bahwa segala upaya dalam kaitannya dengan UU Cipta Kerja subkluster ketenagalistrikan tetap harus dikuasai oleh negara,” ujar Andy.

Ditambahkan, transisi energi yang adil dan berkelanjutan bukan hanya akan menguntungkan lingkungan tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, kami mendesak agar Just Energy Transition di Indonesia dikelola dengan prinsip keadilan, keamanan, dan keterjangkauan sebagai bentuk baru perjuangan buruh.

Lebih lanjut, Andy engajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal implementasi transisi energi ini agar tetap sesuai dengan konstitusi dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa transisi energi di Indonesia dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Tidak hanya turun ke jalan, PP-IP juga memasang spanduk di lingkungan Perusahaan sebagai bagian untuk mengkampanyekan tuntutan ini. Spanduk tersebut menyampaikan pesan penting tentang pentingnya memastikan implementasi transisi energi pada sektor ketenagalistrikan Indonesia sesuai dengan konstitusi, menolak privatisasi, dan memastikan harga listrik yang terjangkau serta keamanan bagi lingkungan dan masyarakat.

Dalam semangat Hari Buruh, slogan “PPIP Bersatu, Maju, Sejahtera” juga disuarakan, menggambarkan tekad bersama untuk mewujudkan ketenagalistrikan yang adil dan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen kepada kesejahteraan dan keadilan sosial. Pesan ini mengingatkan akan tanggung jawab bersama dalam menghadapi tantangan transisi energi dan perubahan iklim.

---

Commemorating Labour Day, PP-IP demands a just and constitutional energy transition

Commemorating International Labor Day, Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power (PP-IP) joined the Labour Day (May Day) 2024’s rally at the Patung Kuda, Jakarta Pusat on Wednesday 1 May 2024. Around 50 people from representatives of all PP-IP’s Units took part in the action, took part the rally with other trade unions and alliances in Indonesia.

In its action, PP-IP urges the government and all related parties to ensure that the implementation of the energy transition in the electricity sector adheres to constitutional principles, rejects privatization, and prioritizes affordable electricity rates and environmental and community safety.

Energy Transition is a transformation process from the use of fossil energy to new and renewable energy. This process is essential to responding to the climate change challenges we face today. However, without being carried out carefully, gradually, rationally and sustainably, this transition will only cause greater losses for society.

In this case, the Secretary General of PP-IP, Andy Wijaya, emphasized, “Electric power is included in the branches of production that are important for the country and must be controlled by the state. In carrying out the energy transition, the benchmark must remain under state control, used for the prosperity of the people “In addition, we want to ensure that the electricity produced in this transition process remains affordable and cheap for the community and safe for the environment.”

Indonesia has taken a step forward by ratifying the Paris Agreement into Law no. 16 of 2016, but must also pay attention to justice in the energy transition in accordance with the Constitutional Court Decision in Case No. 001-021-022/PUU-I/2003 and No. 111/PUU-XIII/2015 which emphasizes that electric power is an important branch of production for the country and must be controlled by the state to maximize people’s prosperity.

“We also call on the Constitutional Court to be consistent in its decisions and ensure that all efforts in relation to the electricity sub-cluster Job Creation Law must still be controlled by the state,” said Andy.

He added that a just and sustainable energy transition will not only benefit the environment but will also improve the welfare of society at large. Therefore, we urge that Just Energy Transition in Indonesia be managed with the principles of justice, security and affordability as a new form of labour struggle.

Furthermore, Andy invited all levels of society to oversee the implementation of this energy transition so that it remains in accordance with the constitution and is oriented towards the interests of the people. Let’s work together to ensure that the energy transition in Indonesia is carried out carefully and responsibly.

Not only taking to the streets, PP-IP also put up banners in the company environment as part of the campaign for this demand. The banner conveys an important message about the importance of ensuring the implementation of the energy transition in Indonesia’s electricity sector in accordance with the constitution, rejecting privatization, and ensuring affordable electricity prices and safety for the environment and society.

In the spirit of Labour Day, the slogan “PP-IP United, Forward, Prosperous” was also raised, illustrating the shared determination to realize fair and sustainable electricity as part of the commitment to welfare and social justice. This message reminds us of our shared responsibility in facing the challenges of the energy transition and climate change.