Memperkuat Kampanye Jalur Publik dalam Transisi Energi: Catatan dari Planning Workshop 2025 di Yogyakarta
Pada tanggal 24–25 April 2025, Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta, serikat pekerja sektor ketenagalistrikan (SP PLN, PP-IP dan SPNP) bertemu dan mempersiapkan rancangan kerja kampanye untuk memperkuat jalur publik dalam transisi energi Indonesia. Planning workshop ini menjadi titik awal dari pelaksanaan proyek “Menuju Pendekatan Jalur Publik untuk Transisi Energi yang Berkeadilan di Indonesia,” yang didukung oleh Public Services International (PSI) dan Mondiaal FNV dari Belanda. Dalam kegiatan ini, tiga serikat pekerja sektor energi—Serikat Pekerja PT PLN Persero (SP PLN Persero), Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power (PP-IP), dan Serikat Pekerja PT PLN Nusantara Power (SPNP)—berkumpul membawa semangat yang sama untuk memastikan bahwa transisi energi tidak menjadi alat liberalisasi pasar, melainkan jalan menuju keadilan sosial.
Workshop dibuka dengan pengantar mengenai tantangan energi yang dihadapi Indonesia. Di tengah tekanan global untuk beralih ke energi bersih, Indonesia justru menghadapi risiko baru melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Skema ini, meskipun dikemas dengan narasi transisi adil, mendorong privatisasi sektor energi dan mengancam prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam forum ini, para peserta dengan tegas menegaskan bahwa jalur publik harus menjadi landasan transisi energi. Bukan hanya tentang pengalihan sumber energi, tetapi tentang siapa yang menguasai, mengelola, dan menikmati manfaatnya.
Diskusi kemudian berlanjut dengan pembentukan kelompok berdasarkan serikat pekerja untuk melakukan analisis SWOT. Melalui analisis ini, peserta menggali lebih dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi mereka dalam mengawal transisi energi berkeadilan. Keunggulan seperti basis keanggotaan yang luas, pengalaman panjang dalam perlawanan terhadap privatisasi, jaringan nasional dan internasional yang kuat, serta tumbuhnya semangat generasi muda, menjadi modal penting yang perlu diperkuat. Namun demikian, mereka juga menyadari adanya tantangan serius, seperti keterbatasan dana, rendahnya kajian berbasis data, minimnya keterlibatan anggota muda dan perempuan, serta tekanan eksternal dari kebijakan nasional yang liberalisasi.
Di tengah dinamika tersebut, proyek ini dirancang untuk membangun kekuatan baru. Fokus diarahkan pada penguatan kapasitas analisis dan advokasi, peluncuran kampanye nasional tentang jalur publik, serta peningkatan keterlibatan serikat dalam jejaring internasional untuk memperluas pengaruh mereka dalam isu transisi energi global. Riset mendalam akan dilakukan untuk menyusun kertas posisi serikat pekerja, kampanye berbasis bukti akan diluncurkan, dan pelatihan berkelanjutan akan memperkuat kapasitas anggota dalam menghadapi perubahan.
Salah satu prinsip fundamental yang ditekankan dalam proyek ini adalah prinsip inklusi gender. Meskipun sektor energi di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki, dengan sekitar 75% tenaga kerja berasal dari kelompok ini, PSI dan serikat pekerja berkomitmen untuk memastikan keterwakilan perempuan secara signifikan dalam seluruh kegiatan proyek. Langkah-langkah khusus akan diambil untuk menjamin bahwa perempuan tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga menjadi aktor utama dalam proses advokasi dan pengambilan keputusan. Inklusi ini dipandang sebagai syarat mutlak untuk memastikan bahwa transisi energi benar-benar adil dan tidak melanggengkan ketidaksetaraan yang telah ada.
Dari rangkaian kegiatan ini, beberapa keluaran utama diharapkan dapat tercapai. Pertama, ketiga serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan harus mampu merumuskan posisi bersama dan strategi program yang kuat dalam merespons reformasi JETP. Kedua, riset dan analisis berbasis bukti yang dihasilkan harus menjadi landasan untuk mengenali isu-isu strategis dan merumuskan kebijakan efektif. Ketiga, kampanye untuk mempromosikan konsep jalur publik dalam transisi energi akan resmi diluncurkan, lengkap dengan materi diseminasi yang mendukung keberhasilan kampanye tersebut. Keempat, program pelatihan dan pengembangan kapasitas akan dijalankan untuk memperkuat kemampuan organisasi, meningkatkan keterampilan advokasi, dan memperkuat basis serikat.
Untuk mengukur keberhasilan proyek ini, berbagai indikator telah ditetapkan. Indikator tersebut mencakup jumlah serikat pekerja yang mendukung jalur publik, keberhasilan dalam mengembangkan kebijakan, penelitian, kertas posisi, serta materi kampanye. Juga akan diukur jumlah kegiatan bersama dengan sekutu dan pemangku kepentingan, tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan, serta banyaknya pelatihan dan materi pendidikan yang dihasilkan.
Sementara itu, dari perspektif internal PSI, indikator kunci lain adalah adanya laporan keterlibatan serikat dalam dialog sosial dengan aktor-aktor kunci, peningkatan kapasitas pemimpin serikat, termasuk pekerja muda di bawah usia 35 tahun, serta penguatan posisi serikat pekerja sebagai organisasi yang berpengaruh dalam kebijakan transisi energi berbasis jalur publik.
Dalam mendukung semua proses ini, Project Management Committee (PMC) dibentuk, terdiri dari perwakilan ketiga serikat pekerja dan PSI, yang akan mengawasi pelaksanaan proyek dan memastikan arah perjuangan tetap konsisten. Monitoring dan evaluasi proyek dirancang dengan sistem terstruktur, dengan metode pengumpulan data melalui laporan, notulen, daftar hadir, dokumentasi audiovisual, serta kunjungan lapangan untuk menilai dampak dan keberhasilan setiap tahap program.
Di akhir workshop, para peserta dari Serikat Pekerja PT PLN Persero (SP PLN), Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power (PP-IP), dan Serikat Pekerja PT PLN Nusantara Power (SPNP) berkomitmen untuk menjalankan proyek ini hingga akhir 2025. Mereka sepakat untuk menjadikan proyek ini bukan sekadar program yang berjalan di atas kertas, melainkan gerakan nyata yang hidup dalam denyut organisasi dan aktivitas sehari-hari.
Mereka tidak hanya berkomitmen untuk memperjuangkan jalur publik dalam transisi energi. Mereka bertekad menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari warisan gerakan buruh di Indonesia. Sebuah warisan bahwa dalam menghadapi transisi energi, serikat pekerja tidak pernah diam, tidak pernah menyerah, dan selalu berdiri di garis depan untuk melawan privatisasi di sektor ketenagalistrikan, sebagai bagian dari amanat konstitusi.
