20 Tahun EPIRA: Refleksi Privatisasi Sektor Listrik di Filipina dan Pelajaran Bagi Indonesia

Laporan Saan Umabot ang Bente Mo: EPIRA 20 Years After yang di produksi oleh Friedrich-Ebert-Stiftung Philippines adalah laporan mendalam untuk mendalami 20 tahun refleksi privatisasi sektor ketenagalistrikan di Filipina. Laporan ini menelusuri perkembangan sektor ketenagalistrikan di Filipina selama dua dekade terakhir sejak diberlakukannya Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) pada tahun 2001. Ditulis oleh para penulis yang berasal dari Center for Power Issues and Initiatives (CPII), buku ini menawarkan analisis yang komprehensif tentang dampak privatisasi sektor ketenagalistrikan di Filipina, sebuah negara yang menghadapi tantangan berat dalam menyediakan energi yang terjangkau dan adil bagi seluruh rakyatnya.

Sejak halaman pertama, buku ini berhasil menangkap perhatian pembaca dengan pengantar dari Frances Therese C. Lo dan Marie Shroter, yang menyajikan perspektif kebijakan dan sosial tentang bagaimana EPIRA diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan inefisiensi di sektor ketenagalistrikan. Frances Lo menyebutkan bahwa privatisasi sering kali dipandang sebagai “obat mujarab” yang akan memperbaiki seluruh permasalahan birokrasi dan korupsi di sektor publik. Namun, kenyataannya, privatisasi tidak selalu berhasil memenuhi janjinya, dan sering kali hanya menciptakan kesenjangan baru, khususnya di sektor energi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari dan pengembangan ekonomi.

Sejarah dan Tujuan EPIRA

Untuk memahami buku ini sepenuhnya, penting untuk mengenali konteks kelahiran EPIRA. Buku ini mengawali narasinya dengan menggambarkan situasi sektor ketenagalistrikanFilipina sebelum tahun 2001, yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan milik negara seperti National Power Corporation (NPC). Meskipun NPC berhasil membangun infrastruktur pembangkit ketenagalistrikan yang signifikan, masalah inefisiensi, birokrasi, dan korupsi kerap kali menjadi isu yang sulit diatasi. Selain itu, utang besar yang ditanggung oleh NPC karena perjanjian pembelian daya (Power Purchase Agreements, PPA) dengan para produsen listrik independen (Independent Power Producers, IPP) pada era 1990-an, mendorong pemerintah untuk merestrukturisasi sektor tersebut melalui EPIRA.

Penulis menyoroti bahwa tujuan awal EPIRA adalah mempromosikan kompetisi, mengundang investasi swasta, dan memastikan harga listrik yang lebih rendah bagi konsumen. Harapannya, sektor ketenagalistrikan yang lebih kompetitif akan meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi, yang pada gilirannya akan menurunkan biaya produksi dan distribusi listrik. Di sisi lain, EPIRA juga diharapkan dapat mengurangi beban utang negara yang disebabkan oleh proyek-proyek pembangkit listrik besar dan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Namun, seperti yang ditekankan oleh penulis, janji-janji tersebut tidak sepenuhnya tercapai. Dengan gaya analisis yang tajam dan berbasis data, buku ini menguraikan bagaimana pasar ketenagalistrikandi Filipina justru mengalami konsentrasi kepemilikan yang parah di tangan segelintir konglomerat besar, yang sering kali memanfaatkan celah regulasi untuk mengakumulasi kekayaan.

Kegagalan Privatisasi dalam Menurunkan Harga Listrik

Salah satu tema sentral dalam buku ini adalah kegagalan EPIRA dalam memenuhi janji utama privatisasi, yaitu menyediakan listrik yang lebih murah bagi masyarakat. Maitet Dionoko menyajikan analisis yang sangat relevan tentang tren harga listrik sejak tahun 2001. Dionoko dengan rinci menggambarkan bagaimana harga listrik di Filipina tetap tinggi, bahkan meningkat seiring waktu, menjadikannya salah satu yang termahal di Asia Tenggara.

Dionoko juga menyoroti faktor-faktor yang berkontribusi pada mahalnya harga listrik, termasuk dominasi kontrak bilateral antara perusahaan pembangkit dan distributor listrik, yang menciptakan kondisi pasar yang tidak kompetitif. Dengan adanya kontrak-kontrak tersebut, perusahaan distribusi besar seperti Meralco dapat memaksakan tarif yang lebih tinggi kepada konsumen, karena tidak ada alternatif yang signifikan di pasar. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan awal EPIRA yang mengklaim akan menciptakan kompetisi yang sehat dan menurunkan harga listrik.

Buku ini juga mencatat bahwa biaya listrik yang tinggi memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama bagi keluarga miskin di Filipina. Dalam konteks ini, penulis menggunakan data dan studi kasus untuk menunjukkan bagaimana keluarga-keluarga berpenghasilan rendah sering kali terpaksa mengurangi kebutuhan dasar lainnya seperti makanan dan pendidikan demi membayar tagihan listrik. Dionoko secara tegas menyatakan bahwa privatisasi ketenagalistrikan yang seharusnya memudahkan akses energi justru memperburuk ketidakadilan sosial di negara ini.

Hal lain yang menarik diperhatikan adalah tulisan James Matthew Miraflor tentang konsentrasi kepemilikan dan akumulasi kapital di sektor listrik Filipina pasca-EPIRA. Miraflor dengan jelas menggambarkan bagaimana sektor ketenagalistrikan yang diprivatisasi mengalami penguasaan oleh segelintir keluarga besar, yang berujung pada kondisi oligopoli. Misalnya, ia mencatat bahwa 11 keluarga besar mengendalikan lebih dari 75% kapasitas pembangkitan di seluruh negeri, sebuah fakta yang mengejutkan dan menggugah pembaca untuk berpikir tentang implikasi dari konsentrasi kekayaan ini.

Dalam penelitiannya, Miraflor menelusuri jejak perusahaan-perusahaan besar seperti Meralco, Aboitiz Power, SMC Global Power, dan Ayala Corporation, yang semuanya memegang peran kunci dalam penguasaan sektor ketenagalistrikan. Ia juga mengeksplorasi hubungan erat antara kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi dalam sektor ini. Miraflor berpendapat bahwa banyak dari pemilik perusahaan-perusahaan besar ini memiliki hubungan dekat dengan politisi atau bahkan merupakan bagian dari elit politik Filipina, yang memudahkan mereka untuk mendapatkan konsesi dan kontrak yang menguntungkan di sektor listrik.

Miraflor argumen bahwa EPIRA, bukannya menciptakan kompetisi yang sehat, justru memperkuat oligopoli yang sudah ada. Konsentrasi kepemilikan ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan ekonomi, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial dan menghambat akses universal terhadap energi. Buku ini menyarankan bahwa solusi yang layak adalah memperkuat regulasi dan meningkatkan keterlibatan publik dalam pengelolaan sektor listrik, baik melalui koperasi listrik maupun renasionalisasi transmisi.

Privatisasi Transmisi dan Masalah Kedaulatan Energi

Aspek lain yang sangat penting dan dijelaskan secara detail dalam buku ini adalah privatisasi sektor transmisi melalui National Grid Corporation of the Philippines (NGCP). Ted Aldwin E. Ong, penulis bab ini, menyajikan argumen yang kuat bahwa privatisasi transmisi tidak hanya memperburuk ketidakadilan harga, tetapi juga menimbulkan masalah terkait kedaulatan energi nasional. Privatisasi NGCP melibatkan investor asing, termasuk perusahaan milik pemerintah China, yang menurut Ong, dapat mengancam keamanan nasional.

Ong juga mengkritisi bahwa regulasi terhadap NGCP sangat lemah, sehingga perusahaan ini bisa menjalankan bisnis yang sangat menguntungkan tanpa banyak pengawasan dari pihak berwenang. Ia juga menggarisbawahi bahwa privatisasi transmisi telah menyebabkan penundaan dalam investasi infrastruktur baru, yang berkontribusi pada pemadaman listrik di beberapa daerah. Dengan kata lain, alih-alih meningkatkan kualitas dan keandalan layanan, privatisasi transmisi justru memperburuk kualitas layanan publik.

Bab ini juga mengulas tentang bagaimana NGCP lebih banyak berfokus pada keuntungan finansial daripada memperluas akses energi ke daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Hal ini semakin mempertegas permasalahan bahwa kepentingan komersial sering kali mengalahkan kepentingan publik dalam pengelolaan sektor energi yang diprivatisasi.

Transisi Energi yang Adil sebagai Alternatif

Dalam bab terakhir buku ini, penulis mengusulkan konsep transisi energi yang adil sebagai solusi atas berbagai masalah yang ditimbulkan oleh EPIRA. Transisi energi yang adil (just energy transition) adalah proses peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam proses tersebut. Penulis menekankan pentingnya reformasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada privatisasi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosialnya.

Penulis juga mengusulkan model koperasi listrik sebagai alternatif yang layak. Dalam sistem ini, komunitas memiliki saham dan kendali atas distribusi energi, sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat kembali ke masyarakat, bukan hanya kepada segelintir pemilik modal. Dengan kata lain, koperasi listrik dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan akses energi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini terpinggirkan oleh sistem yang mengutamakan keuntungan.

Pelajaran untuk Indonesia

Indah Budiarti dari Public Services International (PSI) menyoroti bahwa EPIRA di Filipina merupakan pelajaran penting bagi Indonesia, khususnya dalam mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan sektor ketenagalistrikan. “EPIRA menunjukkan bagaimana privatisasi dapat memperburuk ketidakadilan akses energi dan memperkuat oligopoli. Hal ini sangat relevan bagi Indonesia, yang saat ini sedang menghadapi tantangan serupa terkait perdebatan privatisasi dan liberalisasi sektor energi,” ujarnya.

Menurut Indah, serikat pekerja di Indonesia (Serikat Pekerja PT PLN Persero, Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power dan Serikat Pekerja PT PLN Nusantara Power), terus berupaya keras melindungi PT PLN sebagai perusahaan milik negara yang bertanggung jawab menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat.

“Kami belajar dari pengalaman Filipina bahwa penyerahan sektor strategis seperti listrik ke pihak swasta dapat berdampak buruk bagi rakyat. Karena itu, upaya serikat pekerja hingga saat ini difokuskan pada advokasi agar PLN tetap menjadi perusahaan publik yang kuat dan efisien, serta memastikan listrik dapat diakses dengan harga ekonomis yang terjangkau bagi semua masyarakat luas,” tegasnya.

Di sisi lain, Indah menekankan pentingnya melibatkan pekerja dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan energi. “Serikat pekerja memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan sektor energi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan hak dasar masyarakat atas energi.”

Indah menegaskan, apa yang dilakukan oleh serikat pekerja di Indonesia dalam kegiatan advokasi dan kampanye mereka adalah untuk melindungi PLN dari privatisasi adalah bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk mewujudkan transisi energi yang adil, di mana energi dapat diakses oleh semua orang, bukan hanya oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi. Bahwa sektor ketenagalistrikan adalah menguasai hajat hidup orang banyak, maka sektor ini harus dikelola dan dimiliki oleh negara!