Evaluasi Proyek PSI 2025: Menguatkan Serikat Pekerja di Sektor Publik Energi dan Air di Tengah Tekanan Deregulasi
Lombok menjadi tuan rumah Project Committee Management Meeting “Evaluation” untuk progam PSI-SASK pada 26–27 November 2025. Pertemuan ini menghadirkan serikat pekerja sektor ketenagalistrikan dan air seperti SP PLN, SP NP, PP IP, SP PDAM Jakarta, SPEE FSPMI, dan SERBUK, untuk mengevaluasi perjalanan proyek PSI di Indonesia sepanjang 2025 sekaligus merancang strategi organisasi menghadapi tantangan tahun-tahun mendatang. Dengan berlangsungnya transisi energi, penetrasi tenaga kerja fleksibel, serta perubahan pola hubungan industrial akibat UU Cipta Kerja, pertemuan ini menjadi wadah kolaborasi penting bagi serikat untuk memastikan bahwa pekerja di sektor publik tetap terlindungi dan tidak terpinggirkan.
Pada sesi pembuka, Indah Budiarti dari PSI menegaskan bahwa pertemuan ini dimaksudkan sebagai ruang konsolidasi sekaligus refleksi bersama. Ia menyampaikan bahwa evaluasi proyek bukan hanya mengukur keberhasilan administrasi, tetapi menilai bagaimana program-progam PSI membantu memperkuat posisi serikat di lapangan. Menurutnya, tahun 2025 membuka banyak pelajaran: perubahan regulasi yang berdampak pada hubungan kerja, percepatan digitalisasi di sektor energi, serta meningkatnya beban kerja akibat transformasi perusahaan-perusahaan publik.
Karena itu, forum ini dirancang untuk memetakan kembali prioritas strategis, meninjau efektivitas kegiatan sepanjang tahun, dan merumuskan rencana kerja 2026 dengan visi yang lebih terarah. Indah menegaskan bahwa “tantangan semakin kompleks, maka strategi serikat juga harus semakin solid dan terkoordinasi.”
Sesi laporan serikat pekerja menjadi bagian yang paling dinantikan. Dari sektor listrik, SP PLN Persero melalui Budi Setianto memberikan gambaran sangat penting tentang situasi organisasi. Ia menyampaikan bahwa partisipasi perempuan meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir, sejalan dengan komitmen menghadirkan serikat yang lebih inklusif. Keanggotaan SP PLN juga menunjukkan tren pertumbuhan, yang menandakan bahwa pekerja di sektor kelistrikan—salah satu tulang punggung pelayanan publik—semakin menyadari pentingnya berserikat.
Selain itu, SP PLN baru saja menaikkan iuran anggota. Langkah ini bukan hal mudah, namun menurut Budi, diperlukan untuk memperkuat kemandirian organisasi dalam menghadapi tantangan besar, baik dalam isu ketenagakerjaan maupun kampanye publik. SP PLN juga menjadi salah satu motor penting dalam kampanye Just Energy Transition – Public Pathway, menegaskan bahwa transisi energi harus tetap berada di jalur publik, menjamin hak-hak pekerja, dan menolak privatisasi sektor kelistrikan yang berpotensi merusak kepentingan rakyat.
Dari PLN Nusantara Power, Rudi Jauhar Musyafa menyampaikan laporan lengkap terkait dinamika SPNP yang kini memiliki 237 pengurus di DPP dan DPU. Para pengurus aktif mengawal aturan kepegawaian, memastikan bahwa standar keselamatan, kesetaraan, dan kesejahteraan pekerja tetap terjaga di tengah beban perusahaan yang terus meningkat. Dengan 2.854 anggota per 2025, SPNP menegaskan perannya sebagai serikat yang menjaga stabilitas sektor pembangkitan listrik. Rudi menegaskan bahwa pengurus di berbagai unit kerja telah bekerja ekstra keras, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan perusahaan tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan.
“Kami menjaga keamanan dan kesetaraan agar pekerja dapat mendukung kemajuan PT PLN Nusantara Power secara berkelanjutan,” ujarnya. Di tengah dorongan percepatan energi bersih dan modernisasi pembangkit, peran SPNP menjadi sangat strategis, karena stabilitas listrik nasional sangat bergantung pada perlindungan dan kenyamanan pekerja yang menjaga sistem tetap berjalan.
PP-IP melalui Teguh Ronal memperkuat narasi tersebut dengan menunjukkan bagaimana generasi muda dalam serikat semakin terlibat aktif. PP-IP memanfaatkan teknologi digital, salah satunya dengan pengelolaan website resmi http://www.pp-ip.org yang menjadi pusat informasi, dokumentasi kegiatan, dan edukasi bagi anggotanya. Keterlibatan kader muda dalam serikat sektor pembangkitan listrik independen ini menandai regenerasi positif dan kesiapan organisasi menghadapi perubahan industri. Dengan industri energi yang bergerak cepat dan teknologi baru yang terus masuk, kapasitas kader muda menjadi faktor penentu kekuatan serikat ke depan.
Dari sektor air minum, SP PDAM Jakarta yang diwakili Fachmi Islam juga menyampaikan situasi yang menunjukkan betapa strategisnya sektor ini bagi kehidupan publik. Fachmi menekankan bahwa tantangan yang dihadapi pekerja air minum bukan hanya terkait kesejahteraan, tetapi juga soal keberlanjutan pelayanan kepada warga ibu kota. Dengan meningkatnya tekanan kerja, kebutuhan investasi, dan perubahan pola tata kelola air, SP PDAM Jakarta terus memastikan bahwa suara pekerja tetap menjadi bagian dari perencanaan manajemen. Di sektor yang menghidupi jutaan orang setiap hari, keberadaan serikat pekerja menjadi tiang penyangga kualitas pelayanan publik.
Sesi laporan dilanjutkan dengan pemaparan dari Slamet Riyadi mewakili SPEE-FSPMI. Dengan 11.531 anggota yang tersebar di 108 kabupaten/kota di 31 provinsi per November 2025, SPEE menjadi salah satu serikat energi terbesar di Indonesia. Namun kekuatan sebesar itu sekalipun menghadapi tantangan yang tidak kecil. Slamet menekankan bahwa perluasan outsourcing akibat UU Cipta Kerja menyebabkan banyak pekerjaan inti energi dialihkan kepada pekerja kontrak jangka pendek, harian lepas, hingga pemagangan. Sistem upah berbasis satuan hasil membuat pekerja kehilangan kepastian hubungan kerja, sehingga sulit membentuk serikat. Perubahan teknologi dan otomatisasi juga memicu potensi pengurangan tenaga kerja di masa depan, yang pada akhirnya dapat mempersempit basis keanggotaan serikat. “Ini ancaman langsung terhadap nilai jual serikat pekerja,” tegasnya.
Sumarno dari SERBUK menambahkan bahwa meskipun anggotanya telah mencapai sekitar 4.000 orang di empat wilayah dan 12 serikat buruh, tantangan lapangan tetap besar, terutama di perusahaan-perusahaan seperti PT HPI dan vendor PLN lainnya. Kasus kontrak jangka pendek, volume base, dan jaminan sosial masih menjadi persoalan nyata. Target ekspansi hingga 5.000 anggota baru tahun ini juga terhambat karena tingginya mobilitas kerja dan ketidakpastian hubungan kerja.
Dalam sesi berikutnya, Kahar S. Cahyono memaparkan situasi nasional ketenagakerjaan, termasuk perkembangan regulasi, dinamika hubungan industrial, tren upah, dan konsekuensi dari perubahan struktur ketenagakerjaan nasional. Paparan ini memberikan gambaran konteks yang mempengaruhi seluruh sektor energi dan air, sehingga menjadi fondasi diskusi sesi berikutnya mengenai SWOT posisi serikat. Analisis SWOT digunakan untuk memetakan kekuatan organisasi, sekaligus melihat peluang dan ancaman terutama di tengah momentum transisi energi dan digitalisasi.
Agenda kampanye transisi energi berkeadilan jalur publik juga menjadi sorotan penting. Para peserta menegaskan kembali perlunya memastikan transisi energi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945—bahwa listrik dan sumber-sumber energi harus tetap dikuasai negara demi kepentingan rakyat banyak. Serikat pekerja menyadari bahwa arah transisi energi yang salah dapat berdampak pada pemiskinan pekerja dan hilangnya pelayanan publik yang terjangkau. Karena itu, strategi advokasi publik dan kampanye bersama akan diperkuat pada tahun mendatang.
Hasil Analisis SWOT: Potret Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan
Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa serikat pekerja yang terlibat dalam kegiatan ini memiliki kekuatan yang sangat berarti. Organisasi ditopang oleh puluhan pemimpin yang aktif, anggota yang terus bertambah, serta peningkatan performa organisasi di berbagai lini. Media serikat berfungsi efektif dalam menyebarkan informasi dan menggerakkan solidaritas, sementara kehadiran narasumber dalam pelatihan memberi nilai tambah pada pengembangan kapasitas anggota. Tingkat kehadiran dalam kegiatan meningkat, dan soliditas internal menjadi modal besar bagi perjuangan serikat. Keseriusan serikat dalam mengambil posisi publik menandai organisasi yang matang secara politik.
Namun, kekuatan ini diimbangi dengan sejumlah kelemahan yang tidak bisa diabaikan. Masih banyak anggota yang belum terlibat aktif dalam kegiatan serikat, partisipasi perempuan belum optimal, dan sinkronisasi kegiatan antarunit organisasi masih perlu diperkuat. Beberapa isu perjuangan serikat dianggap belum populer di publik, fragmentasi antarserikat masih terjadi, dan kemandirian finansial belum sepenuhnya stabil. Kelemahan dalam daya tawar saat berunding juga menjadi perhatian yang harus ditangani melalui pelatihan dan konsolidasi kapasitas.
Di sisi peluang, meningkatnya kesadaran publik terhadap isu hak dan relasi sosial membuka ruang besar bagi serikat untuk memperluas kampanye dan edukasi. Roadshow, sosialisasi publik, dan penguatan narasi serikat dapat menjadi alat penting dalam memperluas dukungan masyarakat dan membangun legitimasi organisasi.
Sementara itu, ancaman datang dari berbagai arah. Penyebaran fleksibilitas hubungan kerja membuat ruang berserikat semakin sempit. Praktik union busting masih terjadi baik di perusahaan swasta maupun di BUMN. Kebijakan pemerintah dan transformasi perusahaan kerap dilakukan tanpa melibatkan pekerja, menyebabkan banyak keputusan strategis berpotensi mengikis perlindungan buruh. UU ITE muncul sebagai ancaman baru karena dapat digunakan untuk membungkam suara pekerja, sementara data atau penelitian yang salah dapat digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang merugikan dan jika dibiarkan dapat menjadi masalah sistemik yang terus berulang.
Melalui seluruh rangkaian evaluasi, laporan serikat, dan analisis SWOT, pertemuan di Lombok ini menegaskan bahwa perjuangan pekerja sektor energi dan air masih panjang. Namun fondasi kekuatan organisasi yang terus meningkat menjadi modal utama untuk menghad
